Pengumuman Hasil Tes PPPK dan Penjelasan Terbaru soal Kelulusan PPPK

Jadwal pengumuman hasil tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang harusnya 1 Maret, diundur. Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum bisa mengumumkan kelulusan lewat SSCASN (sistem seleksi calon aparatur sipil negara) sebelum ada persetujuan pemerintah daerah. "Pengumuman kelulusan PPPK menunggu pernyataan kesanggupan daerah menerima mereka (honorer K2)," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada JPNN, Jumat (1/3).

Pernyataan Bima ini ikut dipertegas Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN-RB) Dwi Wahyu Atmaji. Dalam suratnya yang ditujukan kepada kepala daerah penyelenggara PPPK meminta agar memasukkan usulan kebutuhan formasinya. "Usulan kebutuhan PPPK harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah (APBD)," kata Dwi

Kepala BKN menambahkan, apabila sudah ada pernyataan Pemda maka pengumuman segera dilakukan. Setelah itu pemberkasan para PPPK yang lulus. Nantinya PPPK yang lulus pemberkasan akan mendapatkan nomor induk pegawai (NIP). Dengan demikian mereka berhak mendapatkan gaji dan tunjangan setara PNS. (esy/jpnn)

Penjelasan Terbaru Kepala BKN soal Kelulusan PPPK

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan, seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2 tetap dilakukan selektif. Artinya, tidak semua peserta yang ikut akan diluluskan.

Untuk tes tahap satu ini diikuti 73.111 orang. Terdiri dari 56.273 guru, 2.994 dosen, 2.149 tenaga kesehatan, dan 11.695 penyuluh pertanian. Data BKN menyebutkan, ada 30 persen peserta yang hasil tesnya di bawah passing grade.

Sesuai PermenPAN-RB Nomor 4 Tahun 2019, passing grade kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural paling rendah 65. Lalu untuk nilai kompetensi teknis paling rendah 42. Lalu ambang batas wawancara berbasis komputer paling rendah 15.

Bima mengaku, banyak daerah menanyakan apakah honorer K2 yang sudah memiliki sertifikasi pendidik (serdik) guru bisa ditambah nilainya.

"Jawaban saya, kami lihat dulu hasil total dari ujian PPPK ini. Kalau banyak yang lulus, berarti diambil hasil apa adanya saja," kata Bima kepada JPNN, Jumat (1/3).

Kalau banyak tidak lulus, lanjutnya, juga tidak bisa sertamerta peserta yang sudah memiliki serdik ditambah poinnya. Pasalnya, bisa saja ternyata yang memiliki serdik, jumlahnya banyak.


Memang bisa saja peserta yang tidak lulus tapi punya serdik itu dirangking. Sebab, tidak bisa semuanya akan diterima.

Sumber : JPNN