Pemerintah Prioritaskan Guru Honorer K2, GTT Protes. Perlu Sinkronisasi Data Guru Honorer K2 untuk CPPPK.
“Honorer K2 itu sudah enggak ada sejak rekrutmen CPNS pada 2013. Otomatis tidak apalagi honorer K1, K2, maupun non kategori. Semua statusnya sama, honorer," kata Ketua Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (FKGTT/PTT) Kabupaten Kebumen Ahmad Zahri kepada JPNN, Jumat (18/1).
Senada itu, Musbihin, GTT di SDN Podourip Petanahan ini mengungkapkan, persoalan guru honorer harus dilihat dengan hati. Pemerintah jangan berpikir masalah honorer hanya K1/K2. Faktanya di sekolah-sekolah masih kekurangan guru.
"Saya jadi GTT 6 tahun 8 bulan. Kenapa saya direkrut, karena enggak ada guru. Memang 2005 batas akhir pengangkatan guru honorer, tapi kalau sekolah kurang guru mau ambil dari mana? Pemerintah kan tahunya ada guru, cara pengadaannya gimana, kepsek yang dibebankan," tuturnya.
Dia juga meminta pemerintah jangan hanya fokus pada guru honorer K1/K2. Sebab, sekolah-sekolah banyak yang diisi GTT. (esy/jpnn)
Perlu Sinkronisasi Data Guru Honorer K2 untuk CPPPK
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah mengklarifikasi terlebih dahulu maslaah data guru honorer kategori dua (K2), sebelum membuka formasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau CPPPK pada Februari mendatang.
Pasalnya, dari data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang pernah dibahas di komisi yang membidangi pendidikan dan olahraga, jumlah guru honorer K2 hanya 157 ribu, dikurangi 6 ribu yang telah lulus seleksi CPNS tahap pertama.
Hal itu berbeda dengan penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang menyebut formasi CPPPK 2019 khusus guru honorer K2, sebanyak 159 ribu, setelah dikurangi 25 ribu yang tidak ada orangnya di sekolah-sekolah. Kok bisa membengkak?
"Kalau enggak salah begitu. Totalnya (guru K2) 157 ribu, itu pun kemudian dikurangi yang lulus tes CPNS tahap pertama enam ribu. Jadi tinggal 151 ribu,” kata Fikri saat berbincang dengan JPNN, Senin (14/1).
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah mensikronkan terlebih dahulu data K2, terutama antara Kemendikbud dengan Kementerian Pedayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
"Saya kira bukan masalah angkanya, tetapi menurut Kementerian PAN-RB, mereka punya by name by address. Kalau benar ada kan bisa di-tracking itu mana yang tidak sesuai. Jadi sekali lagi saya harus klir dulu masalah data ini,” tutur politikus PKS ini.(fat/jpnn)