Beredar Informasi Rekrutmen Calon PPPK dan CPNS 2019 serta Diaspora
Agar tidak jatuh korban, BKN pun meminta masyarakat untuk waspada. Semua informasi berkaitan dengan penerimaan aparatur sipil negara (ASN), akan diumumkan resmi oleh pemerintah. Tanpa informasi resmi, dipastikan yang beredar di masyarakat itu adalah hoaks. Sejauh ini belum ada regulasi untuk rekrutmen CPPPK maupun CPNS.
"Kami sampaikan bahwa info soal penerimaan CPPPK dan CPNS tidak berasal dari BKN. Pemerintah dan Panselnas masih menyiapkan beberapa regulasi terkait hal tersebut," terangnya.
Ridwan mengimbau agar masyarakat selalu mengutamakan cek dan ricek. Semua informasi jangan langsung dipercaya tanpa di-cross check. Ini untuk menghindari terjadinya penipuan. (esy/jpnn)
Diaspora Itu Orang Hebat, MenPAN-RB: Kembalilah di Tanah Air
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengimbau para diaspora yang sudah bertahun-tahun tinggal di luar negeri untuk kembali ke Tanah Air. Ia berharap para diaspora dapat menyumbangkan pikirannya untuk kemajuan bangsa.
“Diaspora ini adalah orang-orang hebat. Yang sudah belasan hingga puluhan tahun bekerja di luar negeri, saatnya kembali ke tanah air," kata Menteri Syafruddin, Rabu (2/1/2019).
Syafruddin meminta para diaspora untuk kembali ke Tanah Air. Ia mengungkapkan ada kesempatan bagi diaspora untuk membangun bangsa dengan ilmu yang dimiliki melalui mekanisme pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Untuk diketahui, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka peluang bagi diaspora untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Syafruddin, bila formasi PPPK banyak diisi diaspora dan kalangan profesional maka ASN berkelas dunia akan mudah dicapai. Selama ini, ada anggapan ASN lebih banyak santainya ketimbang kerja.
Dengan diisi kalangan profesional, kata dia, maka anggapan ASN lebih banyak santai akan perlahan-lahan mulai dikikis habis. Itu dimulai dari rekrutmen CPNS dan CPPPK yang ekstra ketat. Dengan harapan, ASN yang dihasilkan adalah pekerja profesional.
Dia menyebutkan, para diaspora yang menjadi PPPK mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing. Pengalaman kerjanya pun dihitung alias tidak nol tahun.
Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN, rekrutmen PPPK juga melalui seleksi. Ada dua tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
Untuk pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan PPPK, selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas, juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
Setiap ASN yang berstatus PPPK mendapat hak dan fasilitas yang setara dengan PNS. PPPK memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang berstatus PNS. Kecuali jaminan pensiun, PPPK juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum.(esy/jpnn)