Tes PPPK Sebelum Pilpres, Prioritaskan Umum atau Honorer K2?
"Kita akan mendahulukan orang-orang sudah bekerja di sekolahan. Apakah termasuk honorer K2 atau bukan, kami akan berkoordinasi dengan Kemendikbud," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/01/2019).
Dengan koordinasi itu, pemerintah ingin mengetahui siapa saja sebenarnya para honorer yang ada di sekolah. Apakah K2 atau tidak, atau honorer baru. Data itu menurut Bima belum diketahui detailnya.
"Kita tidak tahu data itu. Kemudian juga yang di puskesmas, rumah sakit itu siapa yang bekerja di sana. Itu yang akan diproritaskan," lanjut dia. Meski memprioritas para tenaga non PNS yang sudah bekerja di ketiga bidang tadi, mereka tetap akan menjalani tes CAT untuk bisa menjadi PPPK.
"Mereka akan dites. Kan tesnya juga tidak sesulit penerimaan CPNS. Jadi akan tes SKB dan SKD, tapi bentuknya berbeda. Jadi kalau mereka lulus itu langsung diterima. Jumlahnya berapa itu pak menpan dan menkeu yang harus menghitung," tutur Bima.
Saat ini yang menjadi prioritas pemerintah adalah segera menyelesaikan regulasinya. Meskipun aturannya menurut dia tidak jauh berbeda dengan manajemen PNS. Hanya ada beberapa perbedaan saja. Selain itu, pemerintah juga akan berkoodinasi dengan pemerintah daerah terkait penggajian PPPK. Nanti akan dilihat kemampuan APBD masing-masing daerah disesuaikan dengan kebutuhannya.
"Ini sedang melihat apakah daerah mepunyai alokasi belanja pegawai yang masih ada. Kan kalau yang diterima banyak, tapi enggak bisa dibayar bagaimana? Daerah kan harus siap," tandasnya.(fat/jpnn)
Sumber : JPNN